Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak sesuai dengan persetujuan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

www.peraturan.go.id

2015, No.379 -6-

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.