Pasal 8

(1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan dari menteri

www.peraturan.go.id

2019, No.55 -6-

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran, penetapan perubahan kelas jabatan

dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.