Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

• Sekretariat Jenderal;
• Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
• Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
• Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
• Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
• Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
• InspektoratJenderal;
• Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri;
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa;
• Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
• Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar lembaga;
• Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
• Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Bagian Kedua Sekretariat Jenderal