Pasal 35

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas

dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. (21 Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

(3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu

dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antarkementerian/ lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.