Pasal 8

(1) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) belum dapat diberikan karena kelas

jabatan yang baru masih dalam proses pengusulan

dan/atau evaluasi jabatan maka besaran tunjangan

kinerja yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan kinerja

yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada

organisasi kementerian/lembaga yang lama.

(2) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Pariwisata lebih rendah dari kelas jabatan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.303 -6-

sebelumnya maka pegawai yang bersangkutan diberikan

tunjangan kinerja sebesar tunjangan kinerja pada kelas

jabatan terhitung mulai kelas jabatan ditetapkan.

(3) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Pariwisata lebih tinggi dari kelas jabatan

sebelumnya maka pegawai yang bersangkutan akan

menerima selisih tunjangan kinerja.