Pasal 8

(1) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) belum dapat diberikan karena kelas

jabatan yang baru masih dalam proses pengusulan

dan/atau evaluasi jabatan maka besaran tunjangan

kinerja yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan kinerja

yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada

organisasi kementerian/lembaga yang lama.

(2) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi lebih rendah dari kelas jabatan sebelumnya

maka pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan

kinerja sebesar tunjangan kinerja pada kelas jabatan

terhitung mulai kelas jabatan ditetapkan.

(3) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi lebih tinggi dari kelas jabatan sebelumnya

maka pegawai yang bersangkutan akan menerima selisih

tunjangan kinerja.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.301