Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa,

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi setelah mendapat persetujuan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.301 -6-

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.