Pasal 11

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pegawai di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang belum mendapatkan

atau dihentikan tunjangan kinerjanya dibayarkan sesuai

dengan kelas jabatan sebelumnya dengan besaran

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan terhitung sejak tanggal penghentian

pembayaran tunjangan kinerja.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.301 -8-