Pasal 12

(1) Menteri melakukan penawaran Wilayah lzin Penyimpanan Karbon kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (21 Penawaran Wilayah lzin Penyimpanan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi terbatas atau lelang dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat. (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan terhadap Wilayah Izin Penyimpanan Karbon yang diusulkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusulkan Wilayah lzin Penyimpanan Karbon, mendapatkan hak untuk menyamai penawaran tertinggi (rLght to match) pada saat dinilai memenuhi kemampuan teknis dan finansial dalam proses evaluasi seleksi terbatas. (5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan terhadap Wilayah lzin Penyimpanan Karbon yang disiapkan oleh Menteri. (6) Badan... SK No 191745 A FRESIDEN REPUELIK INDONESIA (6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikuti seleksi terbatas atau lelang harus memiliki: a. kemampuan teknis yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hulu, tambang, atau geothermal; b. kemampuan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun; dan c. kemampuan finansial untuk menjalankan kegiatan Eksplorasi 7:ll dan/atau kegiatan operasi Penyimpanan Karbon pada Wilayah lzin Penyimpanan Karbon. (71 Dalam hal peserta seleksi terbatas atau lelang merupakan konsorsium Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap, peserta seleksi terbatas atau lelang harus menyampaikan surat perjanjian konsorsium yang memuat kesepakatan penunjukan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang bertindak sebagai operator dan nonoperator. (8) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk sebagai operator sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memiliki wewenang untuk mewakili konsorsium dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam pelaksanaan lzirr Eksplorasi atau lzin Operasi Penyimpanan.