Pasal 8

(1) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) belum dapat diberikan karena kelas

jabatan yang baru masih dalam proses pengusulan

dan/atau evaluasi jabatan maka besaran tunjangan

kinerja yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan kinerja

yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada

organisasi kementerian/lembaga yang lama.

(2) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih

rendah dari kelas jabatan sebelumnya maka pegawai yang

bersangkutan diberikan tunjangan kinerja sebesar

tunjangan kinerja pada kelas jabatan terhitung mulai

kelas jabatan ditetapkan.

(3) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih

tinggi dari kelas jabatan sebelumnya maka pegawai yang

bersangkutan akan menerima selisih tunjangan kinerja.