Pasal 7

(1) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran, penetapan perubahan kelas jabatan

dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.