Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

• rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas:

1. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Provinsi/ Kabupaten/ Ko ta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

2. rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

3. rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;

4. rincian . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONEStA

1. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

2. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

3. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

4. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan menurut Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV; dan

5. rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rmc1an Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rincian ...

PRES I OEN

REPUBLIK INDONESIA

• • 6

• rincian Dana Insentif Daerah, menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• rincian Dana Desa, menurut Kabupaten/ Ko ta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

(2) Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

• rincian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

• rmc1an Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagai akibat dari:

• perubahan data; dan/atau

• kesalahan hitung,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar bagi Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga dalam menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 6 .. .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA