Pasal 8

(1) Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya

diberikan hak pensiun sebagai Wakil Menteri.

(2) Pemberian hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

,

www.djpp.kemenkumham.go.id