Pasal 29

(1) Dalam hal:

• Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya;
• pelaku usaha industri berbahan baku hasil Perkebunan; dan/ atau
• eksporlir atas komoditas Perkebunan dan/ atau turunannya, yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (21 dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor. (21 Dalam hal badan usaha tidak mengikuti ketentuan

Pasal 19 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• penghentian sementara kegiatan berusaha;
• pengenaan denda administratif;
• pengenaan daya paksa polisional; dan/ atau
• pencabutan izin usaha.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif:

• sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
• sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi.