Pasal 8

(1) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi sesuai dengan persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan

penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.