Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-

masing maupun bersama-sama.