Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan

perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.peraturan.go.id

2017, No.274 -6-

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.