Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

www.peraturan.go.id

2017, No.25 -5-

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapat

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.