Pasal 17A

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mem-berikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama. (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Dukungan Pemerintah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah. (3) Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif www.djpp.depkumham.go.id

perpajakan berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. (4) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
(5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-laksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebelum proses pengadaan Badan Usaha. (6) Dalam hal Proyek Kerjasama layak secara finansial, Badan Usaha pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang ber-sangkutan. (8) Selain Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama.