Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di

lingkungan LembagaAdministrasi Negara ditetapkan oleh

KepalaLembagaAdministrasi Negara sesuai dengan

persetujuanmenteriyang

www.peraturan.go.id

2015, No.250

menyelenggarakanurusanpemerintahan di

bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Lembaga

Administrasi Negara sebagaimana dimaksud padaayat

(1), kelas jabatan ditetapkan oleh Kepala Lembaga

Administrasi Negara setelah mendapat persetujuan

menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteriyang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteriyang

menyelenggarakanurusanpemerintahan di

bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi berkoordinasi dengan menteriyang

menyelenggarakanurusanpemerintahan di

bidangkeuangan.