Pasal 42

Kerahasiaan

1. Tidak ada ketentuan dalam Lampiran ini yang wajib ditafsirkan untuk

mempersyaratkan Pihak manapun untuk memberi akses terhadap informasi

rahasia, pengungkapan yang akan:

(a) bertentangan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan oleh

perundang-undangan;

(b) bertentangan dengan perundang-undangan, termasuk namun tidak

terbatas pada, perundang-undangan yang melindungi privasi seseorang

atau urusan keuangan dan rekening pelanggan perseorangan dari suatu

institusi keuangan;

(c) menghalangi penegakan hukum; atau

(d) merugikan kepentingan perdagangan yang sah, yang mungkin mencakup

posisi kompetitif, dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun

swasta.

37

1. Apabila suatu Pihak menyediakan informasi kepada Pihak lain sesuai

dengan Lampiran ini dan menyatakan informasi tersebut rahasia, Pihak yang

menerima informasi tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut,

menggunakannya hanya untuk tujuan yang dimaksud oleh Pihak yang

menyediakan informasi dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis

khusus dari Pihak yang menyediakan informasi.

38

PROTOKOL 7

SISTEM TRANSIT KEPABEANAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,

Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik

Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam,

Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

(selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama

sebagai “Para Pihak”):

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian

Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal

16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Pasal 18 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa

pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan

tersebut;

MENGINGAT bahwa Sistem Transit Kepabeanan ASEAN bertujuan untuk

pembentukan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan

angkutan transit dan antarnegara di antara Para Pihak;

MENYATAKAN KEMBALI bahwa kesimpulan dari Protokol ini wajib

menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di

antara Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut: