Pasal 3

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Institut

Seni Budaya Indonesia Tanah Papua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.