Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

www.peraturan.go.id

2018, No. 219 -7-

secara berkala oleh Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.