Pasal 8

(1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan

penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.