Pasal 14

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam,

kerusuhan, kejadian luar biasa, wabah penyakit

menular, dan/atau terdapat penambahan pagu alokasi

DAK Fisik dalam APBN, dapat dilakukan perubahan

atas:

• rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (5) dan/atau perubahan rencana

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (10); dan/atau

• besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai

kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 ayat (6).

(2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disampaikan oleh kepala daerah kepada

Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat

persetujuan.

peraturan.go.id

2020, No. 309 -17-

(3) Kementerian Negara/Lembaga memberikan

persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan

rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setelah berkoordinasi dengan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian

Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama

10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan

lengkap.

(4) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan

atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk

melakukan verifikasi.

(5) Persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan diterima.

(6) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik

dalam APBN dapat dilakukan:

• penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan/atau

perubahan rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10); dan/atau

• perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk

mendanai kegiatan penunjang sebagaimana

dimaksud pada Pasal 7 ayat (6).

(7) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah

berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga,

Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan Kementerian Dalam Negeri.

(8) Perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk

mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) huruf b ditetapkan

peraturan.go.id

2020, No. 309 -18-

oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan

Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

Kementerian Dalam Negeri.