Pasal 7

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pendidikan, keuangan, dan kepegawaian diatur oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang keuangan, dan/atau Kepala Badan

Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengalihan

kepegawaian dan kekayaan dari Yayasan Kesejahteraan

Pendidikan dan Perumahan kepada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan, baik secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.