Pasal 8

(1) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara menetapkan

kelas jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan

Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara ditetapkan

oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan

perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja;

atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.