Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
• pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi