Pasal 62

(1) Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi

administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan kepada:

• orang yang tidak menaati RDTR KPN yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
• orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR KPN; dan
• orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 terdiri atas:

• peringatantertulis;
• denda administratif
• penghentiansementarakegiatan;
• penghentian sementara pelayanan umum;

e.penutupan...

SK No 156097A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA

• penutupan lokasi;
• pencabutan KKPR;
• pembatalan KKPR;
• pembongkaranbangunan; dan/atau
• pemulihan fungsi Ruang. (41 Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenazrn

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.