Pasal 62

(1) Kementerian Luar Negeri harus menyusun proses

bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

Indonesia.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.