Pasal 7

(1) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan persetujuan dari menteri

www.peraturan.go.id

2018, No. 210 -6-

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan

penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.