Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan

oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan

perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

www.peraturan.go.id

2017, No.259 -6-

dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.