Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

Penanggulangan Terorisme yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

Penanggulangan Terorisme yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

Penanggulangan Terorisme yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan

Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diberikan cuti di

luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →