Pasal 8

(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan yang mengakibatkan

perubahan anggaran pada setiap jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.