Pasal 6

(1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yang mengepalai dan memimpin Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diberikan tunjangan kinerja sebesar 150%

(seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja

tertinggi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari