Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang

berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman

kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

sebagai akibat dari:

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena

percepatan atau lanjutan penarikan;

• penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun

anggaran 2020 yang tidak terserap;

• pengurangan pagu Pemberian Pinjaman;

dan/atau

• pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri

yang telah closing date,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu

Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik

Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.