Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-

masing maupun bersama-sama.