Pasal 25

(1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

• pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
• pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;

www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2013, No.255

• pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
• pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
• pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
• pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
• pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
• pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
• gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
• gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
• pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
• pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
• alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
• perbekalan kesehatan rumah tangga;
• pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
• biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan
• biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

(2) Kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse

events) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ditetapkan oleh Menteri.

1. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut: