Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait

dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat

dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari

jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.

1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan Keuangan Haji.

1. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang

melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta

pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

1. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi

perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban

dan pelaporan Keuangan Haji.

1. Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang

karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di

BPKH.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.