Pasal 41

(1) Kementerian Perdagangan harus menyusun proses

bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.