Pasal 7

(1) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah menetapkan kelas jabatan pada setiap jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah sesuai dengan persetujuan

dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

2020, No. 19 -6-

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja;

atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja.