Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE EIGHTH PACKAGE OF

Pasal 1

(1) Mengesahkan Protocol to Implement the Eighth Package

of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol

untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa

Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani

pada tanggal 20 Desember 2013, di Pakse, Laos.

(2) Salinan naskah asli Protocol to Implement the Eighth

Package of Commitments on Air Transport Services

under the ASEAN Framework Agreement on Services

(Protokol untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan

Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa

Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah

terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan

naskah aslinya dalam bahasa Inggris, yang berlaku

adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.198 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2018, No.198-5-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan

dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa kebijakan ASEAN Framework Agreement on Services (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang

Jasa) telah dilaksanakan penyempurnaan melalui

paket kebijakan pertama sampai dengan ketujuh yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi

www.peraturan.go.id

2018, No.198 -2-

pelaksanaan liberalisasi jasa penunjang angkutan

udara di ASEAN;

  • bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 di Pakse, Laos,

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments on Air Transport Services under the

ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol

untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja

ASEAN di Bidang Jasa);

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  1. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang

Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services;

Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEPPRES 88/1995 — Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang...