Pasal 8

(1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah

Pusat berupa:

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;

www.peraturan.go.id

2017, No.244 -7-

• pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

atau antar subbagian anggaran dalam Bagian

Anggaran 999 (BA BUN);

• pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari

PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program

yang sama;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

Surat Berharga Syariah Negara untuk

pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian

Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang

tidak terserap pada tahun 2017;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)

Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja

operasional;

• pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan

ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai

dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

• pergeseran anggaran antara program lama dan

program baru untuk penyelesaian administrasi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;

• pergeseran anggaran untuk penyediaan dana

guna penyelesaian restrukturisasi Kementerian

Negara/Lembaga;

• perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat

berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar

negeri yang telah closing date;

• realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak

dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan

utang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan

fiskal;

www.peraturan.go.id

2017, No.244 -8-

• Perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari

penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan

Surat Berharga Negara sebagai akibat tambahan

pembiayaan;

• perubahan pembayaran program pengelolaan

subsidi berdasarkan perubahan parameter,

realisasi perubahan harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah;

• pergeseran anggaran dalam satu atau antar

Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar

kewenangan untuk kegiatan guna tugas

pembantuan, urusan bersama, dan/atau

dekonsentrasi, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.