Pasal 7

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.