Pasal 16

Untuk melaksanakan percepatan investasi melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Investasi lKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: bagi a. mengoordinasikan perizinan berusaha beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang dengan Kementerian / Lembaga pembina sektor kawasan industri; yang dapat b. melakukan promosi untuk menarik investasi meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi ke Kawasan Industri Terpadu Batang;

• memfasilitasi perizinan berusaha yang dibutuhkan pelaku usaha yang akan melakukan penanaman modal di Kawasan Industri Terpadu Batang; penghasilan d. memberikan fasilitas pengurangan pajak badan, fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, dan fasilitas pembebasan bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan, serta fasilitas lain kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dihadapi e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang oleh pelaku usaha terkait perizinan dan non perizinan bagi kegiatan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang; dan menjadi f. menetapkan kriteria pelaku usaha yang dapat penyewa lahan (tenantl di Kawasan lndustri Terpadu Batang.

Pasal 17 ...

SK No 124744 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA