Pasal 2

(1) Rencana Induk berfungsi sebagai:

• pedoman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menJrusun dokumen perencanaan pembangunan yang terkait pengembangan Kawasan BBK;
• acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk men5rusun rencana tata ruang di Kawasan BBK;
• acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Pengusahaan sesuai kewenangan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan BBK; dan
• acuan bagi Pelaku Usaha untuk melakukan investasi, usaha dan/atau kegiatan di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Rencana Induk terdiri atas:
• Pendahuluan;
• Strategi Utama Pengembangan Kawasan BBK;
• Rencana Pengembangan Kawasan BBK;
• Program/Proyek Prioritas Kawasan BBK;
• Kawasan Strategis; dan
• Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan BBK.

(3) Rencana

SK No 177980 A

PRESIDEN

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.