Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas, BRG didukung oleh Tim

Pengarah Teknis dan Kelompok Ahli.

(2) Tim Pengarah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• Gubernur Provinsi Riau;

• Gubernur Provinsi Jambi;

• Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;

• Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;

• Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

• Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;

• Gubernur Provinsi Papua;

• Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

• Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

• Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

• Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

• Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

• Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

• Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian

Pertanian;

• Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian

Pertanian;

• Direktur Jenderal Peternakan, Kementerian

Pertanian;

www.peraturan.go.id

2016, No.1

• Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

• Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/BPN;

• Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;

• Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas

Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;

• Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Kementerian Sekretariat Negara;

• Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi,

Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil

Presiden;

• Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan

Informasi Geospasial;

• Deputi Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

• Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;

• Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, Kantor

Staf Presiden;

aa. Sekretaris Wakil Presiden; dan

bb. Pejabat lain menurut kebutuhan perkembangan

dalam pelaksaaan tugas.

(3) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari:

• perguruan tinggi;

• lembaga penelitian;

• profesional; dan

• unsur masyarakat.