Pasal 180

(1) Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/ atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan kepada negara. (21 Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atanu konsesi tersebut sebagai aset bank tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai aset bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.