Pasal 70

(1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:

• pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

• aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

• Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya

dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 71 . . .