Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

• mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

3. proses dan penetapan calon;

4. pelaksanaan Kampanye;

5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

8. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; dan

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;

• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

• menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

• menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

• meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

• menyampaikan . . .

• menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

• mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

• mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

• melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.